Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Meskipun Indonesia merupakan negara kesatuan masih ada saja organisasi atau gerakan yang ingin memecah belah kesatuan dan kedaulatan Indonesia. Gerakan-gerakan tersebut antara lain, yang pertama adalah PKI Partai Komunis Indonesia , Yang kedua GAM Gerakan Aceh Merdeka , Yang ketiga adalah OPM. Organisasi Papua Merdeka . Organisasi-organisasi tersebut memiliki tujuan yang mengancam persatuan Indonesia dan mengancam Kedaulatan adalah kekuatan tertinggi di semua wilayah suatu negara. Kedaulatan adalah kekuatan total untuk mengatur segala sesuatu yang ada di wilayah suatu negara tanpa campur tangan dari negara lain. Yang pertama kita akan membahas tentang gerakan PKI Partai Komunis Indonesia . Partai Komunis Indonesia PKI adalah partai politik yang dibubarkan di Indonesia. Partai Komunis Indonesia adalah Partai Komunis non-penguasa terbesar di dunia setelah Uni Soviet dan ini dibubarkan pada tahun 1965 dan dilarang pada tahun berikutnya. Setelah Jepang menyerah pada tahun 1945, PKI muncul kembali di panggung politik dan berpartisipasi aktif dalam perjuangan kemerdekaan Belanda. Banyak angkatan bersenjata berada di bawah kendali atau pengaruh PKI. Meskipun milisi PKI memainkan peran penting dalam pertempuran dengan Belanda, Presiden Sukarno khawatir bahwa pengaruh PKI yang semakin besar pada akhirnya akan mengancam statusnya. Selain itu, pertumbuhan PKI telah menyebabkan lebih banyak masalah di sektor sayap kanan daripada pemerintah Indonesia dan beberapa kekuatan asing, terutama antusiasme anti-Komunis Amerika Serikat secara keseluruhan. Dengan demikian, hubungan antara PKI dengan kekuatan lain yang juga memperjuangkan kemerdekaan biasanya terjalin erat. Tujuan PKI di Indonesia yaitu karena ingin mendirikan negara soviet Indonesia serta menggantikan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia dengan paham komunis. Pembahasan kedua akan membahas tentang GAM Gerakan Aceh Merdeka . Gerakan Aceh Merdeka GAM adalah Organisasi separatis yang bertujuan untuk mempersatukan Aceh dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejak tahun 1976, konflik antara Pemerintah Indonesia dan GAM bermula dari perbedaan keinginan ini yang terus berlanjut dan menelan korban hampir orang. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF.GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro, telah tinggal di Swedia selama hampir 30 tahun dan berkewarganegaraan Swedia. Pada tanggal 4 Desember 1976, pendiri Gerakan Aceh Merdeka, Hasan di Tiro Hasan di Tiro dan beberapa pengikutnya mempublikasikan pidato menentang pemerintah Indonesia di Harimon Hills, pernyataan Kabupaten Piede. Saat GAM berdiri, nama resmi yang digunakan saat itu adalah AM, Aceh Merdeka. Pemerintah Indonesia menamakan gerakan GPK-AM dari tahun 1980-an hingga penindasan dan perlawanan bersenjata ini mendapat reaksi keras dari pemerintah pusat Indonesia, yang akhirnya melakukan operasi militer di Aceh atau dikenal dengan DOM Military Operations Zone dari akhir 1980-an hingga akhir 1990-an. Tindakan ini memaksa militan AM untuk melanjutkan perjuangan mereka di pengasingan. Ketika rezim Orde Baru berakhir dan reformasi dilakukan di Indonesia, pada saat yang sama Gerakan Aceh Merdeka kembali eksis dengan nama GAM. Konflik antara pemerintah Indonesia dan GAM berlanjut hingga pemerintah memberlakukan darurat militer di Aceh pada tahun tersebut melalui beberapa prosedur dialog, namun gagal mencapai penyelesaian mufakat antara pemerintah Indonesia dan aktivis GAM. Konflik sedikit banyak menekan aktivitas bersenjata GAM, banyak aktivis GAM yang melarikan diri dari Aceh dan melarikan diri ke luar negeri. Bencana alam gempa bumi dan tsunami pada tanggal 26 Desember 2004 memaksa pihak yang bertikai untuk kembali ke meja perundingan di bawah inisiasi dan mediasi pihak internasional. Pada 27 Februari 2005, GAM dan pemerintah Indonesia memulai tahap negosiasi di Vantaa, Finlandia. Mantan Presiden Finlandia Martin Ahtisaari Martti Ahtisaari menjabat sebagai tuan rumah. Setelah 25 hari perundingan, pada 17 Juli 2005, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Nota Kesepahaman tentang Perjanjian Damai ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005. Selanjutnya, tim Aceh Monitoring Mission AMM memantau proses perdamaian yang terdiri dari lima negara ASEAN dan beberapa negara anggota. Uni pentingnya adalah pemerintah Indonesia akan membantu mendorong pembentukan partai politik lokal di Aceh dan memberikan amnesti kepada anggota GAM. Padahal, meski sudah damai, sejauh ini masih ada persoalan yang belum ditemukan jalan keluarnya. Misalnya tentang tapol Aceh yang masih berada di Chipinan Jakarta, seperti Ismuhadi Jaffa. Selain soal kesejahteraan mantan kombatan GAM, hanya segelintir elit yang bisa menikmati persoalan tersebut. Pembahasan yang terakhir adalah OPM Organisasi Papua Merdeka . Organisasi Papua Merdeka OPM adalah organisasi yang didirikan pada tahun 1965 untuk mengakhiri pemerintahan Provinsi Papua dan Papua Barat sekarang dikenal sebagai Irian Jaya di Indonesia. Gerakan tersebut dilarang di Indonesia dan memicu kemerdekaan provinsi tersebut, yang berujung pada pengkhianatan. 1 2 Lihat Humaniora Selengkapnya
BadanPenyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang dibentuk pada tanggal 29 April 1945 adalah badan yang menyusun rancangan UUD 1945. Pada masa sidang pertama yang berlangsung dari tanggal 28 Mei hingga 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menyampaikan gagasan tentang "Dasar Negara" yang diberi nama Pancasila.Istilah gerakan separatis terus bergaung sejak Indonesia merdeka hingga saat ini. Tak jarang pula gerakan separatis ini menyebabkan pertumpahan darah baik dari pihak militer maupun sipil. Gerakan separatis termasuk gerakan yang dilarang di suatu pemerintahan karena mereka tidak mendukung pemerintahan melainkan ingin melepaskan diri dan membentuk negara baru. Hal ini tentu berlawanan dengan tujuan negara yang harus menyatukan bangsa-bangsa di wilayahnya. Maka gerakan ini harus diberantas meskipun sulit karena melibatkan rakyat sendiri. Untuk lebih memahami, silakan simak pengertian gerakan separatis berikut. Pengertian Gerakan Separatis Separatis berasal dari bahasa Inggris yakni separate artinya pisah, separated terpisah. Jadi gerakan separatis adalah tindakan-tindakan secara terencana yang berkaitan dengan pemisahan diri atau kelompok dari kelompok lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata separatis diartikan sebagai golongan atau orang yang mengkhendaki adanya pemisahan diri dari suatu persatuan, bangsa atau golongan untuk mendapatkan dukungan. Adapun kata separatisme diartikan sebagai sebuah paham atau pun gerakan yang bertujuan untuk memisahkan diri atau mendirikan negara sendiri. Gerakan separatis ini biasanya dilakukan oleh mereka yang mempunyai kesadaran nasional yang tajam. Gerakan ini tak hanya dilakukan dengan kekerasan tetapi ada juga yang dilaksanakan dengan jalan damai misalnya saja gerakan Qubec di Kanada. Penyebab Munculnya Gerakan Separatis Sekilas gerakan separatis terlihat brutal, dan tanpa dasar atau arogan karena ingin memisahkan diri dan mendirikan negara sendiri. Namun ternyata gerakan ini tak muncul tanpa sebab. Ada bermacam sebab sekelompok orang ingin memisahkan diri dari ikatan kedaulatan suatu negara. Mulai dari tidak puas dengan pelayanan pemerintah, dan sebab-sebab lainnya. Pebyebabnya bisa jadi karena dua jenis konflik yakni konflik horizontal yakni konflik antar sesama warga dan konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara warga dengan pemerintahnya. Konflik-konflik tersebut bisa memicu disintegrasi bangsa dan menimbulkan berbagai gerakan separatis. Adapun penyebab gerakan separatis akibat kedua konflik yang dimaksud adalah sebagai berikut 1. Krisis Ekonomi Krisis ekonomi ditandai merosotnya daya beli masyarakat akibat inflasi dan terpuruknya nilai tukar, turunnya kemampuan produksi akibat naiknya biaya modal, dan terhambatnya kegiatan perdagangan dan jasa akibat rendahnya daya saing. Jika dibiarkan lama, rakyat akan merasa sulit dan kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah dalam mengelola negara dan memelihara rakyatnya. 2. Krisis Politik Konflik antara elite politik yang hanya memperjuangkan kepentingannya sendiri, pada akhirnya menciptakan kondisi instabilitas politik. Krisis politik ini tentu akan menyulitkan lahirnya kebijakan yang utuh dalam mengatasi krisis ekonomi. Bukannya mendapat solusi, malah timbul perpecahan elite poltik disertai defisiensi pemerintah menjalankan fungsinya. Hal ini akan berakibat pada ketidakmampuan pemerintah dalam memberi pelayanan publik akan makin merosot yaitu fasilitas kesehatan dan pendidikan bagi seluruh masyarakatnya. 3. Kebijakan Pemerintah Tak Berpihak ke Rakyat Penyebab lainnya adalah warga merasa kebijakan pemerintahnya tidak menguntungkan rakyat. Sehingga mereka merasa pemerintah tidak kompeten dalam menyelesaikan masalah di negaranya. Kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang kurang tepat juga mengakibatkan kurang meratanya penyebaran penduduk dan tidak berhasilnya pemberdayaan masyarakat 4. Krisis Sosial Selain krisi ekonomi dan politik, hal yang juga berbahaya adalah krisis sosial. Krisis sosial ini berbentuk sikap primodialisme dan ekslusivisme bernuansa SARA. Pertautan antara adanya kelompok masyarakat yang sulit menerima perbedaan dengan sejumlah alasan. 5. Hukum yang Tidak Dihormati Bagi sejumlah orang hukum tak lagi punya harga diri. Karena hanya membela orang-orang tertentu. Hukum yang harusnya menjadi pelindung, justru menjadi pisau yang menyakitkan karena tak samasekali bisa membela kebenaran. Lemahnya penegakan hukum dan HAM sehingga terkesan seperti adanya pembiaran yang dilakukan oleh negara terhadap kekerasan yang terjadi di sejumlah daerah. Mereka yang muak dengan sistem hukum yanh tidak adil akan berpikir untuk memisahkan diri dari kedaulatan yang tidak menyediakan tempat untuk mereka. 6. Intervensi Internasional Adanya pihak dari luar negara masuk ke dalam negara yang berupaya untuk memecah belah dan mengambil untung dari perpecahan tersebut dengan menanamkan pengaruhnya terhadap kebijakan politik dan ekonomi negara tersebut khususnya negara-negara pasca merdeka. Kondisi-kondisi seperti di atas bisa menjadi pemicu lahirnya gerakan-gerakan anti-pemerintah yang terorganisasi maupun gerakan separatis. Bila pemerintah tidak segera menindaklanjuti maka yang terjadi sudah pasti disintegrasi bangsa. Penanggulangan Gerakan Separatis Oleh Pemerintah Pemerintah khususnya Indonesia telah menanggulangi beberapa pergolakan gerakan separatis di berbagai daerah. Adapun sejumlah langkah menanggulangi gerakan separatis yakni 1. Pemulihan kondisi keamanan dan ketertiban serta menindak secara tegas para pelaku separatisme bersenjata yang melanggar hak-hak masyarakat sipil. 2. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi serta demokratisasi. 3. Meningkatkan deteksi dini dan pencegahan awal potensi konflik dan separatisme. 4. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah rawan konflik atau separatisme, melalui perbaikan akses masyarakat lokal terhadap sumber daya ekonomi dan emerataan pembangunan antardaerah. 5. Melaksanakan pendidikan politik secara formal, informal, dialogis, serta melalui media massa dalam rangka menciptakanrasa saling percaya. 6. Menerapkan konsep penyelesaian konflik secara damai, menyeluruh, dan bermartabat. 7. Di tingkat internasional, langkah yang dilakukan pemerintah adalah mempresentasikan perkembangan positif di daerah-daerah rawan tersebut. Gerakan Separatis Dalam Sejarah Indonesia Indonesia sejak dahulu telah diwarnai dengan gerakan-gerakan separatis oleh kelompok-kelompok sipil bersenjata. Gerakan-gerakan tersebut harus ditangani secara ekstra karena menimbulkan kekacauan bahkan pertumpahan darah. Berikut adalah gerakan-gerakan separatis yang tercatat dalam sejarah Indonesia. 1. Pemberontakan PKI Salahsatu gerakan separatis dalam sejarah Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun pada tahun 1948. Pada tahun 1948 kabinet Amir Syariffudin jatuh disebabkan oleh kegagalannya dalam Perundingan Renville yang sangat merugikan Indonesia. Untuk merebut kembali kedudukannya, pada tanggal 28 Juni 1948 Amir Syarifuddin membentuk Front Demokrasi Rakyat FDR untuk memperkuat basis massa, FDR membentuk organisasi kaum petani dan buruh. Pada tanggal 11 Agustus 1948, Musso tiba dari Moskow. Amir dan FDR segera bergabung dengan Musso. Untuk memperkuat organisasi, maka disusunlah doktrin bagi PKI. Doktrin itu bernama Jalan Baru. PKI banyak melakukan kekacauan, terutama di Surakarta. Oleh PKI daerah Surakarta dijadikan daerah kacau wildwest. Sementara Madiun dijadikan basis gerilya. Pada tanggal 18 September 1948, Musso memproklamasikan berdirinya pemerintahan Soviet di Indonesia. Tujuannya untuk meruntuhkan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan menggantinya dengan negara komunis. Pada waktu yang bersamaan, gerakan PKI dapat merebut tempat-tempat penting di Madiun. Untuk menumpas pemberontakan PKI, pemerintah melancarkan operasi militer. 2. Pemberontakan Darul Islam DI dan Tentara Islam Indonesia TII Selain itu ada juga pemberontakan yang dilakukan Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia DI/TII. Berdasarkan Perundingan Renville, kekuatan militer Republik Indonesia harus meninggalkan wilayah Jawa Barat yang dikuasai Belanda dan mengungsi ke daerah Jawa Tengah yang dikuasai Republik Indonesia. Tidak semua komponen bangsa menaati isi Perjanjian Renville yang dirasakan sangat merugikan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah Kartosuwiryo beserta para pendukungnya. Pada tanggal 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia NII. Tentara dan pendukungnya disebut Tentara Islam Indonesia TII. Gerakan Darul Islam yang didirikan oleh Kartosuwiryo mempunyai pengaruh yang cukup luas. Pengaruhnya sampai ke Aceh yang dipimpin Daud Beureueh, Jawa Tengah Brebes, Tegal yang dipimpin Amir Fatah dan Kyai Somolangu Kebumen, Kalimantan Selatan dipimpin Ibnu Hajar, dan Sulawesi Selatan dengan tokohnya Kahar Muzakar. 3. Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI Awal kemunculan gerakan pemberontakan PRRI inj diawali dari ketidakharmonisan hubungan pemerintah daerah dan pusat. Daerah kecewa terhadap pemerintah pusat yang dianggap tidak adil dalam alokasi dana pembangunan. Kekecewaan tersebut diwujudkan dengan pembentukan dewan-dewan daerah seperti berikut. a. Dewan Banteng di Sumatra Barat yang dipimpin oleh Letkol Ahmad Husein. b. Dewan Gajah di Sumatra Utara yang dipimpin oleh Kolonel Maludin Simbolan. c. Dewan Garuda di Sumatra Selatan yang dipimpin oleh Letkol Barlian. d. Dewan Manguni di Sulawesi Utara yang dipimpin oleh Kolonel Ventje Sumual. Pada tanggal 15 Februari 1958 Achmad Hussein memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia PRRI. Sebagai perdana menterinya adalah Mr. Syafruddin Prawiranegara. 4. Pemberontakan Permesta Gerakan separatis selanjutnya adalah Permesta yang juga dipicu oleh Proklamasi PRRI. Tanggal 17 Februari 1958 Somba memutuskan hubungan dengan pemerintah pusat dan mendukung PRRI. Gerakannya dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta Permesta. Gerakan ini jelas melawan pemerintah pusat dan menentang tentara sehingga harus ditumpas. Untuk menumpas gerakan Permesta, pemerintah melancarkan operasi militer beberapa kali. Meskipunpemberontakan Permesta dapat dilumpuhkan sekitar bulan Agustus 1958, walaupun sisa-sisanya masih ada sampai tahun 1961. 5. Gerakan Aceh Merdeka GAM GAM adalah sebuah organisasi yang dianggap separatis yang memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan menyebabkan jatuhnya hampir sekitar jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh Sumatra National Liberation Front ASNLF. GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia. Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission AMM yang beranggotakan lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM. Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19 Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal. 7. Pemberontakan APRA Pada masa pemerintahan RIS, muncul pemberontakan-pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik dalam negeri. Pemberontakan-pemberontakan tersebut antara lain gerakan Angkatan Perang Ratu Adil APRA, pemberontakan Andi Azis, dan Gerakan Republik Maluku Selatan RMS. 8. Republik Maluku Selatan RMS Republik Maluku Selatan RMS adalah daerah yang diproklamasikan merdeka pada 25 April 1950 dengan maksud untuk memisahkan diri dari Negara Indonesia Timur saat itu Indonesia masih berupa Republik Indonesia Serikat. RMS ditumpas tuntas pada November 1950. Sejak 1966 RMS berfungsi sebagai pemerintahan di pengasingan, Belanda. Pada 25 April 1950 RMS hampir/nyaris diproklamasikan oleh orang-orang bekas prajurit KNIL dan pro-Belanda yang di antaranya adalah Dr. Soumokil bekas jaksa agung Negara Indonesia Timur yang kemudian ditunjuk sebagai Presiden, Ir. Manusama dan Manuhutu. Selama tahun 70an, teror seperti ini dilakukan juga oleh beberapa kelompok sempalan RMS, seperti kelompok Komando Bunuh Diri Maluku Selatan yang dipercaya merupakan nama lain atau setidaknya sekutu dekat Pemuda Maluku Selatan Merdeka. Kelompok ini merebut sebuah kereta api dan menyandera 38 penumpangnya di tahun 1975. Ada juga kelompok sempalan yang tidak dikenal yang pada tahun 1977 menyandera 100 orang di sebuah sekolah dan di saat yang sama juga menyandera 50 orang di sebuah kereta api. Pada saat Kerusuhan Ambon yang terjadi antara 1999-2004, RMS kembali mencoba memakai kesempatan untuk menggalang dukungan dengan upaya-upaya provokasi, dan bertindak dengan mengatas-namakan rakyat Maluku. Beberapa aktivis RMS telah ditangkap dan diadili atas tuduhan kegiatan-kegiatan teror yang dilakukan dalam masa itu, walaupun sampai sekarang tidak ada penjelasan resmi mengenai sebab dan aktor dibalik kerusuhan Ambon. 9. Organisasi Papua Merdeka OPM Organisasi Papua Merdeka OPM adalah sebuah gerakan nasionalis yang didirikan tahun 1965 yang bertujuan untuk mewujudkan kemerdekaan Papua bagian barat dari pemerintahan Indonesia. Sebelum era reformasi, provinsi yang sekarang terdiri atas Papua dan Papua Barat ini dipanggil dengan nama Irian Jaya. OPM merasa bahwa mereka tidak memiliki hubungan sejarah dengan bagian Indonesia yang lain maupun negara-negara Asia lainnya. Penyatuan wilayah ini ke dalam NKRI sejak tahun 1969 merupakan buah perjanjian antara Belanda dengan Indonesia dimana pihak Belanda menyerahkan wilayah tersebut yang selama ini dikuasainya kepada bekas jajahannya yang merdeka, Indonesia. Perjanjian tersebut oleh OPM dianggap sebagai penyerahan dari tangan satu penjajah kepada yang lain. Pada tanggal 1 Juli 1971, Nicolaas Jouwe dan dua komandan OPM yang lain, Seth Jafeth Raemkorem dan Jacob Hendrik Prai menaikkan bendera Bintang Fajar dan memproklamasikan berdirinya Republik Papua Barat. Namun republik ini berumur pendek karena segera ditumpas oleh militer Indonesia dibawah perintah Presiden Soeharto. Tahun 1982 Dewan Revolusioner OPM didirikan dimana tujuan dewan tersebut adalah untuk menggalang dukungan masyarakat internasional untuk mendukung kemerdekaan wilayah tersebut. Mereka mencari dukungan antara lain melalui PBB, GNB, Forum Pasifik Selatan, dan ASEAN. Demikian ulasan mengenai gerakan separatis, penyebab, penanggulangan hingga contohnya dalam sejarah Indonesia. Semoga bermanfaat. Nur Fatimah
1 Memberikan pemahaman tentang patriotisme. Upaya pencegahan disintegrasi bangsa yang bisa dilakukan adalah masyarakat harus memiliki jiwa patriotisme atau cinta tanah air. Masyarakat harus mulai berpikir bahwa kepentingan negara jauh lebih berfaedah dan lebih penting dibandingkan dengan kepentingan pribadi maupun juga kelompok. Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas. Negara adalah suatu organisasi yang besar, mempunyai tugas untuk pelaksanaan usaha pencapaian tujuan secara nasional dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan kelestarian kehidupan bangsa dan negara. Menjaga dan memelihara eksistensi negara agar tetap bertahan hidup survive, bukanlah suatu hal yang mudah. Negara senantiasa diperhadapkan dengan berbagai ancaman yang membahayakan eksistensinya, baik yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya sendiri. Salah satu bentuk ancaman yang membahayakan negara ini adalah kejahatan/tindak pidana kamus besar bahasa indonesia, “Makar” atau “aanslag” belanda secara harfiah berarti akal busuk; tipu muslihat; perbuatan usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Atau dengan kata lain makar juga bisa dikatakan sebagai pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dalam hal ini pemerintah yang dimaksud adalah kepala negara atau Presiden dan Wakil mengenai tindak pidana makar juga di rumuskan dan atur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana KUHP. Dalam konteks gerakan separatis, makar di atur dalam pasal 106 KUHP yang menyatakan bahwa“Makar aanslag yang dilakukan dengan niat hendak menaklukkan daerah negara sama sekali atau sebahagiannya kebawah pemerintah asing atau dengan maksud hendak memisahkan sebahagian dari daerah itu, dihukum pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun. KUHP 41, 35, 87, 1 10, 128, 130 dst., 140, 164 dst.” Jelas dalam isi pasal 106 KUHP di atas, yang menjadi objek penyerangan adalah kedaualatan atas daerah negara. Dimana kedaualatan suatu negara dapat dirusak dengan 2 cara yaitu, 1 Pertama, menaklukkan kemudian menyerahkan seluruh daerah negara atau sebahagiannya kepada negara asing. 2 Kedua, memisahkan sebahagian daerah dari negara itu kemudian membuat bagian dari daerah itu menjadi suatu negara yang berdaulat sendiri. Dalam hal ini gerakan separatis sebagaimana di sebut dalam poin 2 di atas merupakan gerakan yang memiliki tujuan untuk memisahkan sebagian dari daerah negara untuk mendirikan negara sendiri yang berdaulat. Mengacu pada pasal 106 KUHP, jelas gerakan separatis dapat dapat dikategorikan perbuatan makar karena unsur-unsur tindak pidana makar terpenuhi sebagaimana maksud dan tujuan dari gerakan separatis ,RMS dan OPM. Termasuk makar?? Secara umum GAM, RMS ataupun OPM dikenal sebagai gerakan separatis, dianggap separatis karena maksud dan tujuan gerakan mereka yang ingin memisahkan sebagian daerah NKRI untuk menjadi sebuah negara sendiri yang berdaulat, merdeka dan lepas dari NKRI. Baik GAM, RMS ataupun OPM melakukan berbagai upaya untuk mencapai tujuannya, membentuk struktural keorganisasian mulai dari perdana menteri atau presiden, para menteri sampai angkatan bersenjata. Sehingga sarat terjadi pertempuran fisik yang menimbulkan banyak korban baik dari pihak aparat pemerintah maupun pihak separatis sendiri, bahkan tak jarang masyarakat sipilpun ikut jadi korban akibat nafsu dari masing-masing pihak untuk merebut/mempertahankan apa yang mereka anggap hak mereka. Seperti di Aceh contohnya, ada ribuan jiwa yang meregang nyawa akibat pertikaian antara GAM dan TNI. Selain itu juga tak jarang terjadi pelanggaran HAM baik itu dilakukan oleh pihak TNI maupun oleh pihak GAM sendiri. Dengan demikian, Sebagaimana rumusan pasal 106 KUHP, jelaslah bahwa ketiga gerakan separatis di atas telah melakukan perbuatan tindak pidana Gerakan Separatis Adanya Gerakan separatis di Indonesia nampaknya dipengaruhi oleh 2 faktor yaitu 1faktor Internal dalam negeri Indonesia sendiri dan 2faktor Eksternal karena intervensi asing. Faktor eksternal merupakan pengaruh kuat timbulnya gerakan separatisme di Indonesia, kasus gerakan separatis di Papua misalnya sebagian besar karena dipengaruhi pihak asing. Menanggapi surat dari 40 anggota kongres Amerika Serikat kepada Presiden Susilo Bambang Yudoyono yang isinya, antara lain meminta kepastian pembebasan segera dan tanpa syarat atas dua separatis Organisasi Papua Merdeka OPM yaitu, Filep Karma dan Yusak Pakage. Selain itu juga akibat adanya provokasi terhadap ketidakadilan dalam menikmati hasil sumber daya alam yang melimpah, maka ada upaya beberapa orang yang belum memahami situasi, terjebak sehingga membentuk suatu gerakan separatis menentang pemerintah internal juga sangat mempengaruhi munculnya gerakan ini, dan lebih menekankan pada kajian historis. Karena ada beberapa alasan sejarah yang melatarbelakangi terbentuknya gerakan ini. Pada umumnya akibat dari rasa ketidakadilan, kesejahteraan yang tidak merata, intimidasi oleh aparat pemerintah dan janji-janji pemerintah pusat yang tidak terealisasi membuat sekelompok masyarakat membuat suatu gerakan menentang pemerintah yang di anggap menerbelakangi mereka. Serta keyakinan bahwa mereka mampu hidup/mengurus diri sendiri tanpa harus bargantung pada pemerintah Indonesia. Sebagai contoh Organisasi Papua Merdeka OPM, ada beberapa alasan kenapa gerakan ini terbentuk dan melakukan pemberontakan. 1 Rasa nasionalisme Papua, senasib dan seperjuangan untuk berjuang bagi kemerdekaan dan negara Papua Barat; 2 Hendak menigkatkan dan mewujudkan janji belanda yang tidak sempat direalisir akibat integrasi dengan Indonesia secara paksa dan tidak adil; 3 Latar belakang sejarah yang berbeda antara rakyat papua barat dan bangsa Indonesia; 4 Tereksploitasi hasil dari Papua Barat yang dilakukan secara besar-besaran untuk bangsa Indonesia sedangkan rakyat Papua Barat tetap miskin dan terbelakang;5 Hendak mewujudkan cita-cita dari gerakan Cargo, yaitu suatu bangsa dan Papua Barat yang makmur di akhir juga halnya dengan dengan gerakan separatis yang ada di Aceh, Gerakan Aceh Merdeka GAM, gerakan yang diprakarsai oleh Di Tiro, di bentuk pada tahun 1976 ini juga mempunyai latarbelakang sejarah kenapa gerakan ini terbentuk. Hasan Tiro beranggapan bahwa pemerintah Indonesia telah ingkar janji kepada rakyat Aceh, yang notabennya aceh sangat berpengaruh saat melawan dan mengusir kolonial belanda dari tanah air. Yang mana Soekarno Presiden RI 1 berjanji akan memberikan hak Istimewa kepada Aceh dalam hal Agama,budaya dan pendidikan. ditambah lagi pukulan telak bagi aceh yaitu pembantaian terhadap Teungku Daud Beureueh beserta pengikutnya oleh aparat pemerintah yang juga dianggap sebagai pelanggaran HAM berat dan sampai saat ini kasusnya belum terselesaikan. Sampai-sampai Hasan Tiro berkata, Indonesia tak lain dari proyek “Kolonialisme Jawa”, dan warisan tak sah perang kolonial belanda. Dengan kata lain, dia menyangkal penyerahan kedaulatan dari Belanda kepada Indonesia pada 1949. Baginya, hak merdeka sudah harus dikembalikan kepada bangsa-bangsa seperti aceh atau sunda, yang sudah berdaulat sebelum Indonesia lahir. Kendati demikian baik GAM, OPM ataupun RMS tidak pernah mendapat pengakuan Internasional terhadap status kelompok pemberontak mereka sehingga dalam Hukum Internasional kelompok ini dikenal dengan istilah kelompok pemberontak pemerintah tindak pidana makar adalah merupakan bentuk kejahatan yang sangat berbahaya dan juga dikategorikan sebagai kejahatan politik yang memiliki ciri motif dan tujuan yang berbeda dari kejahatan biasa serta diancam dengan sanksi pidana yang berat. Karena tindak pidana makar ini pada dasarnya adalah konflik vertikal yang terjadi antara rakyat dan pihak penguasa negara, maka demi mencipta kan hubungan yang harmonis antara rakyat dan pihak penguasa, dapat disarankan agar pihak pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan negara harus dapat melaksanakan pemerintahan yang mengedepankan prinsip-prinsip demokratis, good governance, melakukan pembangunan yang merata bagi seluruh daerah, serta menanamkan rasa nasionalisme kebangsaan dan persatuan melalui pendidikan bagi seluruh warga negara Indonesia, dan rakyat sendiri juga harus dapat memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik. Lihat Humaniora SelengkapnyaDaftar Isi Apa Separatisme Penyebab Separatisme Dampak Separatisme Cara Mengatasi Gerakan Separatisme Contoh Separatisme dalam Kehidupan Sehari-hari - Apa itu separatisme? Separatisme adalah upaya untuk memisahkan diri dari suatu negara atau kelompok yang tentunya akan menimbulkan pemecahan. Separatisme disebabkan oleh berbagai alasan seperti pengalaman buruk yang dimiliki seseorang atau kelompok umum, separatisme erat kaitannya dengan ancaman negara karena gerakan ini berupaya memecahkan masyarakat dengan persoalan politik, agama, budaya, serta status ekonomi. Banyak juga yang memiliki motif lain yang tentunya akan berakibat buruk jika terus dilanjutkan, salah satunya yaitu kekerasan dan kemarahan pada dari laman separatisme adalah gerakan yang dilakukan oleh orang, kelompok, atau golongan untuk membuat negara sendiri. Tujuan dari separatisme yaitu untuk mendapatkan kedaulatan sendiri di suatu wilayah atau bahkan negara baru. Dikutip dari e-paper separatisme difokuskan untuk tindakan seseorang atau kelompok yang berada dalam satu kesatuan dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa. Contoh nyata gerakan separatisme yaitu Republik Maluku Selatan pada tahun 1950, Gerakan Aceh Merdeka pada tahun 1975, dan Partai Politik Fretilin Timor Timur pada tahun SeparatismeSalah satu penyebab separatisme di Indonesia adalah krisis ekonomi. Ekonomi yang lemah mengakibatkan bertambahnya perilaku kejahatan yang bisa terjadi di mana dari krisis ekonomi membutuhkan waktu yang panjang dan berpotensi untuk orang atau kelompok melakukan gerakan separatisme dengan alasan yang kuat. Penyebab lain yaitu politik licik atau pejabat koruptor yang memperjuangkan kepentingan pribadi untuk memperoleh disimpulkan bahwa penyebab koruptor terjadi karena krisis ekonomi dan korupsi politik yang mengajak sekelompok orang untuk melakukan hal tersebut karena keegoisan SeparatismeDampak separatisme di Indonesia bisa dilihat dari perekonomian yang tidak stabil yang akan mengancam stabilitas ekonomi dari dalam dan luar negeri. Tindakan ini membuat para investor menanamkan modalnya pada negara lain yang lebih sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat menyebabkan stabilitas kedamaian dan ekonomi terganggu yang kemudian masyarakat tersebut akan membekali diri dengan persenjataan lengkap. Dampak separatisme juga bisa terlihat dari krisis politik dimana politik-politik tersebut memanfaatkan situasi dengan menyerang keputusan Mengatasi Gerakan SeparatismeJadi bagaimana cara mengatasinya? Menurut laman memberikan pelayanan yang baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, dan peningkatan ekonomi di berbagai daerah dapat menghilangkan pemikiran masyarakat tentang gerakan separatisme. Pemerintah juga harus memaksimalkan komunikasi dan pelayanan yang memadai untuk tempat masyarakat bekerja dan dari laman memahami kebiasaan dan sosial budaya di lingkungan sekitar dapat mengurangi pemikiran masyarakat tentang separatisme. Menceritakan tentang sejarah kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dilakukan untuk menanamkan pemikiran bahwa Indonesia berjuang bersama-sama untuk membangun separatisme bisa dicegah dengan pencegahan awal di daerah rawan konflik dan pemerintah juga harus memiliki cara-cara untuk mendamaikan konflik masyarakat cara mengatasi gerakan separatisme adalah meningkatkan pelayanan pemerintah di bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi, pencegahan awal di daerah konflik, serta memperluas sejarah perjuangan Indonesia ke masyarakat yang belum mengetahui atau Separatisme dalam Kehidupan Sehari-hariDiunggah dari contoh dari gerakan separatisme di antaranya adalah pemberontakan PKI di Madiun, Gerakan Aceh Merdeka GAM, Republik Maluku Selatan, G30S PKI, dan lainnya. Biasanya, mereka memisahkan diri dari Indonesia dengan tujuan untuk menghancurkan Indonesia secara cepat dan disimpulkan bahwa separatisme adalah suatu gerakan dari perorangan, kelompok, atau golongan tertentu yang memiliki visi dan misi sendiri untuk membangun negara tersebut. Kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok separatis yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat di definisi, penyebab, cara mengatasi, dan contoh dari separatisme yang ada di Indonesia. Semoga bermanfaat. Simak Video "Pesona Wisata Sumenep Pantai, Sejarah, dan Tradisi" [GambasVideo 20detik] khq/fds
Banyaksekali faktor yang menyebabkan munculnya gerakan seperatisme, diantaranya adalah: 1. Krisis Ekonomi. Yakni kondisi ekonomi yang terpuruk sehingga memunculkan ketidakpuasan sekelompok orang atau masyarakat terhadap pemerintah dan berkeinginan untuk melepaskan diri dan mendirikan negara sendiri. 2. Krisis Politik.
Mahasiswa/Alumni Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta04 Januari 2022 1304Hai Sufardi M. Kakak bantu jawab ya. Latar belakang munculnya gerakan separatisme diantaranya Konflik vertikal dan horizontal dalam negara, faktor ekonomi, masalah sosial dan politik dan lemahnya penegakkan hukum. Yuk pahami penjelasan berikut. Separatisme adalah paham atau gerakan memisahkan diri mendirikan negara sendiri. Gerakan separatisme ini bertujuan untuk memisahkan diri dari negara asal untuk menjadi negara sendiri dan merdeka. Penyebab pertama gerakan separatisme adalah konflik vertikal dan konflik horizontal yang terjadi dalam suatu negara. Konflik vertikal adalah konflik yang terjadi antara rakyat dengan pemerintah. Sedangkan konflik horizontal merupakan konflik antara rakyat dengan rakyat, kelompok dengan kelompok, yang sederajat. Kedua, faktor ekonomi. Krisis ekonomi dan kemanusiaan menjadi alasan utama terjadinya gerakan separatisme. Ketiga, masalah sosial dan politik. Ada nya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme menjadikan kepercayaan rakyat pada pemerintah menjadi turun. Sementara itu, masalah sosial seperti adanya SARA menjadi salah satu penyebab gerakan separatisme. Dan Keempat, lemahnya penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia hingga masuknya negara lain untuk mengajak memisahkan diri dari suatu negara juga menjadi pemicu timbulnya gerakan separatisme ini. semoga membantu ya.
Separatisme merupakan gerakan yang dapat mengancam keutuhan negara. Munculnya gerakan separatisme dilatarbelakangi oleh …. A. munculnya wabah penyakit yang menyerang suatu daerah B. adanya peperangan yang tidak kunjung selesai C. adanya kesenjangan yang tajam antardaerah D. menganggap negara sudah tidak aman lagi E. sering terjadi bencana alam di suatu daerah Pembahasan Munculnya gerakan separatisme dilatarbelakangi oleh adanya kesenjangan yang tajam antardaerah. Jawaban C - Jangan lupa komentar & sarannya Email nanangnurulhidayat Kunjungi terus OK!
PengertianKedaulatan Secara Umum. Secara etimologi, kata daulat berasal dari bahasa arab yaitu daulah atau daulat yang berarati kekuasaan atau pemerintahan. Pengertian kedaulatan adalah suatu hak eksklusif untuk menguasai wilayah pemerintahan dan masyarakat atau bisa dikatakan kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang ada di suatu negara Oleh Ani Sri Rahayu Trainer P2KK dan Pengajar PPKn Univ. Muhammadiyah Malang Indonesia sudah berusia 73 tahun. Tapi ada sisi miris yang masih mewarnai perjalanan Indonesia, yaitu masih adanya gerakan separatisme. Fakta tersebut bisa terbuktikan dari pernyataan dari Kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat TPNPB mengaku bertanggungjawab atas peristiwa penyerangan dan pembunuhan satu anggota TNI dan karyawan PT Istaka Karya. Motif penyerangan karena menganggap pembangunan di Papua sebagai penjajahan. Mereka menyatakan tidak akan menyerah pada TNI-Polri dan pemerintah Indonesia Lawan KKB atau Sepatisme Gerakan separatisme jangan mendapat tempat untuk berkembang di Indonesia. Sebab hal itu bisa mengancam kedaulatan dan keamanan negara. Selama ini, kalau kita analisis bersama negara kita Indonesia masih bersikap ramah terhadap separatisme dengan sebutan kelompok kriminal bersenjata KKB di Papua. Padahal, separatisme di Papua, sebenarnya, bukan semangat yang baru diteriakkan kemarin. Diakui atau tidak, masih ada semangat memisahkan diri dalam KKB yang dulunya disebut Organisasi Papua Merdeka OPM. Pemerintah dan penegak hukum pemerintah sudah saatnya tidak perlu ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme. Fakta tersebut, bisa kita artikan bahwa saat ini kita sudah berhadapan dengan kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak Keberadaan separatisme harus dilawan demi menegakkan wibawa negara. Apalagi, kelompok pimpinan Egianus Kogoya itu membunuh secara brutal sejumlah pekerja PT Istaka Karya,di Nduga. Sekitar 40 anggota kelompok Egianus juga menyerang pos pengamanan TNI di Distrik Mbua, Nduga, Senin 3/12. Seorang anggota TNI, Sersan Handoko, gugur dalam peristiwa itu. Seorang tentara lain terluka tembak, harian Kompas,3/12 Melihat peristiwa yang ada di Nduga dan apa pun alasannya, pembunuhan terhadap pekerja proyek dan penyerangan terhadap pos TNI jelas sudah dapat dikategorikan sebagai penyerangan berskala besar. Jadi, terlepas dari KKB atau separatisme, tragedi Nduga harus diusut tuntas. Merujuk dari konteks itulah, saatnya kita mengapresiasi perintah Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI dan Kapolri untuk mengejar dan menangkap seluruh pelaku tindakan biadab tersebut. Karena bagaimanapun, kalau kita perhatikan secara seksama skala dan intensitas penyerangan itu, sudah sepatutnya militer bersama kepolisian bahu-membahu mengejar kelompok separatis di Papua tersebut. Namun, disisi lain, kita juga perlu bijak dengan sikap yang telah diambil pemerintah selama ini, yang jauh memilih jalan hati-hati. Sebab, kita harus bisa memahami bahwa ada sensitivitas tertentu dalam penanganan insiden Nduga. Selama ini, pemerintah memang dinilai mengambil sikap berhati-hati dalam menangani berbagai kasus di Papua. Hal itu terutama karena pelaku penembakan di Papua kerap menggunakan isu hak asasi manusia HAM untuk menghindar dari jeratan hukum. Solusi bagi separatisme Selaku penulis, besar harapan terhadap pemerintah dan penegak hukum yang ada tidak ragu untuk mengambil tindakan. Sebab, Indonesia sedang berhadapan dengan kelompok separatisme, yakni kelompok separatisme, yang ingin memisahkan Papua dengan NKRI. Maka pemerintah harusnya tidak boleh ragu-ragu karena ini sudah menyangkut masalah kedaulatan negara. Terlebih sudah ada korban yang cukup banyak. Melihat kondisi yang memang demikian militer yang harus menangani masalah ini. Apalagi proses diplomasi sudah sulit dilakukan. Lebih jelasnya, berikut ini beberapa langkah yang bisa diambil langkah alternative untuk melawan separatisme. Pertama, mengingat separatisme itu adalah bagian dari terorisme. Jadi, menanggulangi gerakan semacam itu, yang ingin memisahkan diri dari negara yang berdaulat, jelas-jelas sebenarnya memerlukan tentara. Jadi memang harus gerakan tentara yang menangani persoalan seperti itu. Kedua, ada baiknya Komnas HAM untuk turut membantu polisi dan TNI. Misalnya melakukan pendekatan diplomatis. Komnas HAM bisa membantu TNI Polri untuk melakukan diplomasi kepada mereka. Kalau jelas-jelas mereka itu separatisme karena ingin memisahkan dari NKRI maka pemerintah harus bersikap untuk menghindari adanya korban-korban berikutnya. Ketiga, menurut saya sebagai penulis pada dasarnya manusia diciptakan dengan akal sehat, kehendak, perasaan, dan hati nurani. Karena itu, siapa pun pasti memiliki kemampuan berkomunikasi dan berdialog dengan orang lain, termasuk pemerintah dan masyarakat Papua. Secara umum, kondisi di Papua saat ini, orang tidak merasa nyaman dan aman. Ketidaknyamanan dan ketidakamanan ini tidak hanya dirasakan masyarakat asli Papua, tetapi juga siapa pun yang kini tinggal di Papua. Kekerasan muncul bagaikan asap. Dia bukan masalah, melainkan akibat. Asap pasti muncul karena ada api. Selama faktor penyebabnya belum ditemukan, selama itu pula kekerasan-kekerasan akan terus terjadi dan mengganggu pembangunan. Keempat, menurut saya, penyebab utama kekerasan di Papua adalah munculnya dua paradigma yang berbeda dan bertentangan antara pemerintah dan masyarakat Papua. Di satu pihak pemerintah mempunyai paradigma separatisme. Mereka melihat dan mencurigai masyarakat Papua sebagai menyiapkan gerakan separatis. Setiap kegiatan budaya di Papua dicap separatis, setiap suara yang memperjuangkan hukum dan perdamaian juga dicap separatis. Seperti halnya orang memakai kacamata hitam, segala hal yang dipandang akan hitam, segala yang dilihat adalah separatisme. Di sisi lain, masyarakat Papua juga punya paradigma sendiri, yaitu kolonialisme. Pemerintah dianggap sebagai penjajah. Karena dianggap penjajah, menurut mereka tidak mungkin pemerintah membangun Papua. Sekarang persoalannya bagaimana dua paradigma ini bisa didamaikan. Kedua belah pihak harus keluar dari paradigma masing-masing dan mencari titik temu untuk mengambil paradigma baru. Inilah yang perlu dicari dalam dialog. Kelima, penanganan terhadap masalah tragedy di Papua, terutama terhadap separatisme tidak cukup diserahkan kepada pemerintah. Sekiranya, harus ada gerakan serentak yang merupakan gabungan dari beberapa faktor. Pendekatan keamanan saja tidak cukup,jika tidak ada pendekatan kesejahteraan. Apalagi, masalah kesejahteraan inilah yang menjadi salah satu penyebab gejolak di Papua. Dalam perspektif itulah, pendekatan kesejahteraan yang dilakukan pemerintah saat ini patut didukung sepenuhnya. Pembangunan yang gencar dilakukan di Papua bertujuan memakmurkan rakyat setempat. Manajemen pembangunan di Papua sepenuhnya berorientasi pada kemakmuran. Melalui kelima solusi alternative yang penulis tawarkan di atas sekiranya bisa menjadi solusi kita bersama dalam memberantas separatisme yang terjadi di Nduga Papua. Selain itu sudah semestinya, tugas pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Papua sana mampu menjelaskan kepada rakyat, termasuk mereka yang masih berlalu-lalang di pegunungan, bahwa pemerintah serius membangun Papua. Upaya pembangunan di Papua adalah upaya pembangunan kesejahteraan. Sekiranya, itulah salah satu cara dalam menyelesaikan masalah separatisme di Papua. ——— *** ———-